Hujan menggambarkan betapa hukum alam yang senantiasa mengarahkan dan mengatur dinamika kehidupan, memiliki konsekuensi tertentu yang tak dapat dihindari. Hujan itu peringatan bagi manusia, bagi beberapa orang yang kelelahan. Lelah dalam keseriusannya melewati hidup yang sandiwara penuh kepura-puraan, logika layar kaya.

Hujan pula yang mengingatkan petani bahwa ada saat untuk meletakkan cangkul, ada saat untuk menunda rapat dan menutup toko. Hujan memaksa seorang pria pekerja keras, agar menikmati suasana palsu dirumah, bertemu dengan anak bungsunya yang dengan cara dipaksakan menunjukkan kehebatan membaca dan berhitung. Hujan memperlihatkan senyum indah sang putri sulung yang kini beranjak dewasa, yang tanpa orang tuanya tahu, sedang mengandung tiga bulan dari pacarnya yang kelihatan bijak dan sementara merajut retorikanya di semester delapan kampus tua. Hujan pula yang memberikan energi bagi sang suami yang bekerja keras membanting tulang, memeras darah dan berpeluh nanah untuk menikmati wajah cantik sang istri yang sepanjang siang tak kalah kerasnya berpeluh melenguh dengan brondong di salah satu hotel sekitaran mall dan rumah tetangga sebelahnya, lalu pergi arisan dan menghamburkan uang hasil perjuangan menyambung nyawa sang pria.

Hujan kian landai. Pagi menyublim ke dalam pusaran waktu. Ada begitu banyak percakapan di sekelilingmu, celotehan orang-orang; para pekerja, para pengusaha, para penguasa, para manusia biasa. Dari bibir mereka tersulur keluh kesah, bertumbuh dan berbaur dengan udara kota yang sebentar lagi melaksanakan pilkada, hebatnya tak ada yang berani melawan sang petahana. Demokrasi sedang (tidak) baik-baik saja.

Telingamu mendengar, matamu melihat adegan-adegan itu, kepalamu berputar-putar. Percakapan itu menyuar seolah-olah berasal dari dunia yang begitu luar. Dunia yang tidak engkau kenali tapi kau temui sehari-hari. Senyummu tersungging, merasa sayang sekaligus kasihan kepada orang-orang yang meletakkan uang sebagai Tuhan. Engkau sendiri tak pernah ambil pusing tatkala uangmu pernah dirampas oleh barang-barang mewah. Engkau sendiri tak pernah memikirkan tatkala diusir dari tempat kost gara-gara tak sanggup membayar sewa bulanan. Bagimu hidup bukanlah tujuan, melainkan perjalanan. Dalam usiamu yang baru dua puluh tahun, kau sudah kenyang dikelantang segala macam asam garam.

Badanmu tegak tetapi engkau meringis, dalam hidupmu yang statis, waktu adalah sesuatu yang magis. Waktumu sendiri tidak pernah ditandai oleh detik dan detak jarum jam. Waktumu ditandai oleh lima kali panggilan dalam sehari semalam melalui intervensi. Beberapa mungkin ditandai oleh kenangan-kenangan sebagai penanda halaman kehidupan. Ibumu berangkat jadi buruh pemerintah di desa terpencil timur indonesia dengan harapan sebesar matahari, tapi pulang dengan puluhan penyakit dan ratusan derita. Itu empat tahun yang lalu, ingatanku masih mengeja sambil merangkak.

Kekuasaan diperoleh dari kegiatan berpolitik dengan menggunakan kendaraan partai politik melalui proses pemilihan umum, baik untuk tingkat nasional maupun daerah. Para penguasa yang memperoleh kekuasaan ini kemudian mengatur jalannya roda pemerintahan. Ada yang berkiprah di lembaga eksekutif, legislatif, dan ada pula yang berkiprah di lembaga yudikatif. Bayangkan jika kegiatan untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan, semuanya bisa diatur dengan uang, maka dapat dipastikan korupsi akan tumbuh dengan subur dan akan sulit untuk diberantas. Untuk memberantas korupsi sampai keakarnya, tidak ada jalan lain harus juga dimulai dari partai politik. Sudah saatnya partai politik melaksanakan governance partai yang baik, sehingga proses politik dari hulu sampai ke hilir bernuansa pada kepentingan mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan partai dan kelompok-kelompoknya.

Penerapan good governance sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap korupsi dan suap. Keinginan mewujudkan good governance telah sering dinyatakan baik oleh para pejabat penyelenggara negara di pusat dan di daerah, juga dunia usaha. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan good governance, serta strategi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkannya?

Pertanyaan diatas kendati mudah disampaikan tentu tidak mudah untuk menjawabnya, karena sejauh ini konsep good governance memiliki arti yang luas. Secara ringkas bisa diartikan sebagai rambu untuk menjalankan amanah secara jujur dan adil. Banyak orang menjelaskan good governance bergantung pada konteksnya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, good governance sering diartikan sebagai penyelenggaraan negara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam proses demokratisasi, good governance sering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan penyelenggara negara yang memberikan ruang partisipasi bagi pihak diluar penyelenggara itu sendiri, sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antar negara dalam arti luas (termasuk peran partai politik), masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi antar ketiga unsur tersebut, bukan hanya memungkinkan terciptanya check and balance, tetapi juga menghasilkan sinergi antar ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktek good governance. Pertama, praktek good governance harus memberi ruang kepada pihak diluar penyelenggara negara untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. Kedua, dalam praktek good governance terkandung nilai-nilai yang membuat penyelenggara negara maupun swasta dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, praktek good governance adalah praktek berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi kepada kepentingan publik. Karena itu praktek penyelenggaraan negara dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Walaupun tak memiliki kebenaran yang absolut sebab terdapat beberapa kekurangan, akan tetapi Demokrasi memiliki nilai lebih dan beberapa keunggulan. Hal ini dibuktikan bahwa sejak kemunculannya Demokrasi tetap eksis bahkan terus dicita-citakan oleh berbagai bangsa. Demokrasi telah terbukti mengantarkan pada terbentuknya suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghasilkan kebijakan baik, masyarakat adil, berpihak kepada kepentingan mayoritas, menghargai kebebasan dan hak-hak individu. Nurcholis Majid  menyatakan bahwa Demokrasi dapat membawa warga bangsa menuju terbentuknya civil society (masyarakat madani) yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan, persamaan, toleransi, menghormati hak-hak individu dan musyawarah untuk kemaslahatan bersama.

Demokrasi dengan prosedur kelembagaan nya menjadi sistem yang baik sebab menjamin keselamatan bagi masyarakat dari tirani kejahatan dengan membatasi kekuasaan dan mencegah kesewenang-wenangan sehingga melahirkan pemerintahan yang bertanggung jawab. Sementara itu Robert Al Dahl dalam bukunya yang berjudul Demokrasi Dan Para Pengkritiknya yang diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia menyatakan bahwa bangsa yang Demokratis mempunyai konflik yang rendah sebab senantiasa mengedepankan persuasif dan musyawarah.

Demokrasi juga telah memungkinkan rakyat untuk berkuasa atas dirinya sendiri, dalam konteks modern melalui perwakilan, tanpa melalui pemaksaan dan tindakan otoriter. Di alam Demokrasi setiap individu diberi kebebasan untuk mengoptimalkan potensi dan bebas mengkspresikan keinginannya sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Disinilah letak hakekat Demokrasi secara umum. Namun demikian substansi etis pada akhirnya hanya dalam batas-batas rasional kedaulatan  rakyat, yaitu rakyat mayoritas yang memiliki hak untuk menentukan kebenaran (majority rule) dalam setiap mekanisme  pengambilan keputusan. Apa yang dikehendaki itulah yang meski berlaku menjadi kebenaran yang akan diimplementasikan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh warga, termasuk kalangan minoritas rakyat.

Secara prefentif Demokrasi mengantisipasi adanya kepemimpinan yang mutlak dan otoriter, sebab Demokrasi telah membatasi kekuasaan dan wewenang seorang pimpinan dengan adanya keharusan untuk mempertanggung jawabkan kekuasaannya kepada sistem yang ada. Demikian halnya dengan adanya distribusi kewenangan seorang pemimpin kepada orang lain, kebebasan untuk menyampaikan kritik dan tuntutan adanya transparansi menghindarkan adanya pimpinan yang otoriter dan sewenang wenang.

Berbagai kelebihan dan nilai positif yang dimiliki Demokrasi menjadikannya sistem yang ada pada awalnya melekat pada dunia politik kenegaraan kemudian diadopsi pada banyak sektor kehidupan manusia baik dalam sektor hukum, ekonomi, budaya termasuk dunia pendidikan sehingga dikenal dengan istilah democratic of education (pendidikan demokratis). Demokrasi bukan saja merupakan sistem kekuasaan mayoritas dengan partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetrapi lebih dari itu Demokrasi merupakan tatanan kehidupan yang membentuk suatu pranata sosial dan didalamnya terdapat nilai-nilai universal meliputi nilai kebebasan, nilai kesamaan, nilai keadilan dan nilai toleransi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakekat Demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik, pemerintahan dari rakyat (goverment from the people) dan pemerintahan oleh rakyat (goverment by the people) dan pemerintahan untuk rakyat (goverment for the people). Tiga faktor ini merupakan tolok ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis. Sistem ini menuntut partisipasi langsung warga bangsa untuk menentukan roda pemerintahan. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan, selain memiliki kewajiban juga memiliki hak-hak.