Milad ke-74 HMI telah menandakan sepak terjang organisasi mahasiswa Islam ini punya sejarah panjang. Melihat HMI hari ini, justru melihat sebuah gerakan yang bertolak belakang dari perjuangan yang dicita-citakan sebagaimana termaktub dalam tujuan HMI. Begitu mulianya tujuan organisasi ini dengan pengaplikasian kerangka konseptual Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang digagas oleh Nurkholish Madjid, justru menyeleweng dari nilai substansialnya. Tidak dipungkiri, kemerosotan ini terjadi karena pengultusan secara simbolik yang dilakukan mayoritas kader dan terjebak pada romantisme masa lalu. Padahal, jika mayoritas kader HMI menyelami nilai substansial dari NDP dan mengamalkan segala kebenaran, maka se-Haqqul Yaqin-nya akan menghantarkan pada terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

HMI telah melahirkan banyak kader di seluruh penjuru nusantara dengan beragam profesi. Tidak dipungkiri, bahwa relasi HMI dan kekuasaan begitu dekat. Saking dekatnya, HMI berkontribusi besar di masa Orde Baru. Sekalipun kader HMI selalu diidentikkan berada di lingkar kekuasaan, namun, ada saja kader-kader yang memilih di luar lingkaran kekuasaan itu dan senantiasa mengamalkan tujuan dari HMI. Ya, salah satunya adalah Munir Said Thalib. Dia memilih berada di luar lingkar kekuasaan dan memilih bergerak di barisan orang-orang yang tertindas.

Munir, sapaan akrabnya, adalah sosok yang merepresentasikan perjuangan kemanusiaan. Dasar sekaligus energi dalam membangun konsep dan perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM)-nya, adalah pandangan keislamannya. Dan, tampaknya memang basis keislamannya itulah yang menguatkan pandangannya mengenai HAM. Agama bagi Munir, adalah ikhtiar menerangi “ruang-ruang” kebenaran yang dibiarkan terbungkam. Baginya, kesadaran beragama adalah kesadaran keberpihakan pada kemanusiaan. Bahwa agama mewajibkan berpihak pada yang tertindas.

Keberpihakan Munir tidaklah jauh dari tulisan Nurcholish Madjid, yang biasa disapa Cak Nur, dalam HAM dan Pluralisme Agama (1997), penegakan HAM membutuhkan komitmen tulus yang berakar pada kesadaran akan makna kehidupan yang berbasis pada agama agar komitmen dan nilai-nilainya tak dangkal dan hambar. Bagi Munir, mengamalkan nilai-nilai keislaman tidak hanya dengan taat menjalankan ritual di rumah ibadah, melainkan sependapat dengan Cak Nur, kesalehan religius harus beriringan dengan kesalehan sosial. Oleh karena itu, aktualisasi nilai keislaman mewujud pula dalam masyarakat, agar tercipta sebuah kehidupan yang berprinsip egaliter nan Islami.

Sebagai sosok keturunan Arab, lingkungan keluarganya begitu taat terhadap ritual agama. Bukan berarti Munir terjebak dengan fundamentalisme sektarian, apalagi dengan yang simbolik atau memahami agama secara taklid buta. Islam yang dianutnya sangatlah erat dengan gagasan Cak Nur dalam NDP. Gagasan inilah yang menghantarkannya pada Islam yang moderat dan ikhtiarnya menampakan Islam progresif dalam melawan segala penindasan.

Paradigma Islam ala Cak Nur didapatkannya saat menjadi kader HMI dan diskusinya dengan Malik Fadjar (mantan Menteri Pendidikan Nasional), yang memantik dirinya untuk berpikir ulang tentang misi Islam: untuk kekuasaan atau kah pengabdian kepada sesama? Hasil perenungan tulisan-tulisan Cak Nur tentang Islam dan HAM, khususnya NDP, memang menggarisbawahi bahwa problem utama dan mendasar soal HAM adalah kekuasaan: baik kekuasaan politik yang tiranik, kekuasaan agama yang memonopoli kebenaran, ataupun kekuasaan lainnya.

Seperti ungkapan Munir dalam film dokumenter “Kiri Hijau, Kanan Merah”, bahwa “Tidak benar Islam itu membuat bapak-bapak hanya − ya sudah, ini takdir kita jadi miskin. Mari berdoa dan terus pulang lagi, tidur lagi dan tidak melawan apa-apa. Itu bukan Islam.” Atau, kutipan Munir yang berserakan di internet, “Islam tidak mengajarkan kita untuk memerangi agama lain, tetapi untuk memerangi penindasan dan kemiskinan.” Oleh sebabnya, keberislaman Munir adalah memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas akibat penyalahgunaan kekuasaan.

Munir meyakini bahwa melawan segala bentuk penindasan dan membela orang yang tertindas adalah misi Islam itu sendiri. Bahkan agama pun menenkankan untuk memperjuangkan HAM sebagai ruh dalam berjihad memerangi ketidakadilan dan segala bentuk penindasan. Begitupun esensi dari NDP HMI, yang memperjuangkan nilai universal, keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan sebagai dasar perjuangan. Sebab, itulah Islam yang hakiki.

Sejatinya kader HMI, dapat meneladani sosok Munir sebagai kader, cendekiawan dan pejuang kemanusiaan. Renungan dari jejak-jejak perjuangan kemanusiaan yang selama ini diamalkan Mantan Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Universitas Brawijaya ini adalah bentuk aktualisasi nilai dari NDP HMI. Selain dinamika intelektual yang terus dikembangkan, patut kiranya seiring dengan ikhtiar dalam memperjuangkan hak-hak orang yang dikebiri oleh penguasa. Inilah sejatinya Islam, dan inilah yang dicita-citakan dari tujuan HMI. Bahwa di HMI tidaklah cukup dengan Iman dan Ilmu saja, melainkan sempurna ketika dibarengi dengan tindakan atau diamalkan dengan aksi yang konkrit.

Kami berharap, dalam Milad ke-74 HMI semakin banyak lahir dan berlipat ganda “fajar-fajar” baru di Himpunan Mahasiswa Islam dengan meneladani spirit juang Cak Munir.

Di bogor, seorang perempuan jalan terseok-seok di beranda rumah nya, anggapanku ia bersedih. Ternyata salah, ia merayakan kemenangannya dengan cara yang berbeda.

Mulutku menegurnya, sesaat setelah aku menikmati raut wajahnya yang berkeluh kesah menjalani hari-harinya.

Melalui air matanya, dia benar-benar menerjemahkan kemenangannya dengan kuat dan sebaik-baiknya perempuan. Melalui suaranya, dia menyambung kalimat-kalimat dengan penuh keikhlasan.

Badanku menghampirinya, dan menuntunnya kembali ke pintu rumahnya, berharap dia kembali menemukan kebahagiaan yang sempat meninggalkannya beberapa waktu yang lalu.

Hampir setiap detik momen itu tak ada kulewatkan. Ingatanku tentangnya masih segar. Iya, sesegar jeritannya saat menyebut nama lelaki yang pernah bermukim dihatinya. Tangannya merangkul lenganku menuju ke pintu rumahnya.

Kantung matanya yang menggambarkan ketegarannya, memaksa menghindari kesedihannya. Mungkin karena dia tahu bahwa sedih jangan pernah diberikan waktu terlalu lama. Sebab akan mengakar dan menutup pintu kebaikan, menutup hati.

Dia sangat peduli dengan pasangannya, lebihdari dirinya sendiri. Dia paham cara menyenangkan pasangannya, tentunya lebih dari dirinya sendiri.

Hari ini, rabu, perempuan itu kali ini tidak hanya merangkul lenganku, tetapi juga merangkul pikiranku, cita dan cintaku. Kali ini aku menuntunnya tidak hanya sampai kepintu rumahnya, tetapi juga kedalam hidupnya, demi memastikan kebahagiaan ada didepan mata nya.

Jhon, 2020.

Dirilis oleh Tirto.id, Setnov kembali ditetapkan sebagai tersangka Kasus E-KTP. Penetapan “Papa” Setnov itu diketahui berdasarkan surat dimulainya penyidikan dengan nomor B-619/23/11/2017 dan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman. Salah satu bukti jika Setnov memiliki kekuatan khusus, dia bisa lepas dari jeratan KPK sebelumnya. Lucunya, bentuk otentik sprindik kali ini tersebar bebas di media sosial, tiba-tiba teringat perkara bocornya sprindik Anas Urbaningrum, Jero Wacik, Dll.

Dalam artikel ini saya hanya ingin menyampaikan betapa Hukum di Negeri kita ini memiliki relasi kuat dengan kekuasaan, oleh sebab itu dianggap sebagai suatu institusi sosial. Praktik Hukum di Indonesia tidak bekerja menurut pertimbangannya sendiri, melainkan dengan memikirkan apa yang baik dilakukan bagi masyarakat, membuat keputusan yang pada akhirnya bisa memberikan kontribusi terhadap efisiensi produksi masyarakat. Jadi janganlah heran ketika masyarakat mempertanyakan kembali kredibilitas kinerja KPK.

Untuk melakukan hal tersebut, melihat fakta yang terjadi, Hukum membutuhkan kekuasaan untuk menjalankan fungsi-fungsinya, mengoperasikan seluruh proses dan perilaku masyarakat. Tetapi Hukum juga tidak bisa melakukan pembiaran terhadap kekuasaan yang menunggangi kekuatan Hukum. Hingga akhirnya kita semua bisa berasumsi bahwa Hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai angan-angan atau ide belaka. Kekuasaan yang bentuknya sangat murni tidak bisa menerima batasan-batasan, sebaliknya justru Hukum itu bekerja untuk memberikan batasan terhadap kekuasaan. Inilah konflik yang rentan terjadi antara Hukum dan kekuasaan.

Relasi Hukum dan kekuasaan tidak hanya terwujud seperti yang dikemukakan diatas, yaitu sebagai sarana pengontrol kekuasaan dan membatasi kekuasaan. Ia juga menyalurkan serta memberikan kekuasaan kepada kelompok masyarakat. Masyarakat yang memiliki kekuasaan terkadang tidak membutuhkan Hukum sebagai sarana distribusi kekuasaan. Tetapi terhadap masyarakat yang dikontrol oleh Hukum, menganggap kekuasaan hanya bisa didapatkan melalui instrumen Hukum. Dengan demikian, maka Hukum merupakan sumber kekuasaan, dan dialah kekuasaan itu sendiri. Darinya, kekuasaan itu terdistribusi dengan merata, mengalir dari individu hingga kelompok masyarakat. Singkat kata, Institusi Hukum hanya bisa berjalan dan berkembang di lingkungan sosial dan politik yang dikendalikan secara efektif oleh Hukum. Suatu masyarakat yang berkehendak untuk diatur oleh Hukum tetapi tidak bersedia kekuasaannya dibatasi dan dikontrol, hal demikian bukan merupakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya Institusi Hukum.

Karl Mannheim mendefenisikan sebuah generasi adalah sebuah kelompok yang terdiri dari individu yang memiliki kesamaan dalam rentang usia, dan berpengalaman mengikuti informasi peristiwa sejarah penting dalam satu periode waktu yang sama. Mannheim juga berkata kesadaran sosial dan pencapaian kedewasaan dari kaum muda akan berjalan seiring dengan waktu dan tempat (dimana kejadian sejarah dalam era tersebut akan berpengaruh secara signifikan).

Generasi Z di Indonesia mempunyai kecenderungan lebih bebas dalam berpikir dan menentukan pilihannya. Pengaruh perkembangan Global dan komunikasi antar negara yang tanpa batas lagi, membuat masyarakat Indonesia khususnya generasi Z terbuka terhadap gagasan yang bersumber dari berbagai negara di seluruh dunia.

Hasilnya, kecenderungan Generasi Z bersikap bebas dan terbuka dibanding Para Politisi sekarang yang berasal dari Generasi Baby Boomer jika ditinjau dari periode kelahiran menurut Teori Karl Mannheim.
Sejak kelahirannya Generasi Z tidak hanya mengenal teknologi, tetapi mereka sudah akrab dengan teknologi yang canggih dan pesat saat Generasi Z dalam kandungan, mereka sudah berinteraksi melalui alat USG pendeteksi kandungan.

Setelah memasuki usia sekolah dasar mereka pun juga mampu melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan dunia maya. Misalnya mereka dapat menyelam dan berselancar di situs-situs internet, sambil berinteraksi di media sosial dan mendengarkan musik.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa Generasi Z tentu sangat akrab dengan teknologi. Jika dulu warung internet (Warnet) adalah lapangan bagi anak-anak dan remaja untuk bermain dalam dunia maya, beberapa tahun kedepan akan tergantikan dari semula Warnet menuju ke rumah masing-masing. Mereka dapat mengakses internet dengan bebas dan cepat melalui perangkat mobile pribadi mereka.

Modernitas Dan Konektivitas

Modernitas bukan hanya dunia baru, tetapi juga zaman baru. Dengan kata lain, konsep ini dipahami sebagai konsep waktu, temps moderns menurut Budi Hardiman dalam bukunya yang berjudul Menuju Masyarakat Komunikatif, zaman modern, yaitu periode setelah zaman kuno dan zaman abad pertengahan.

Modernitas adalah kesadaran akan kebaruan, tetapi kesadaran itu tidak melupakan masa silam. Sebagai konsep waktu, kesadaran ini membentangkan sejarah sebagai proses terarah, dan didalamnya manusia mengalami waktu sabagai sumber yang langka untuk memecahkan masalah.

Dengan kelangkaan itulah manusia memandang masa kini sebagai proses peralihan ke masa depan yang diharapkan berbeda. Karena itu konsep-konsep yang bertalian dan berelasi dengan modernitas adalah suatu kemajuan, keharusan, revolusi, emansipasi, pembangunan, krisis, perubahan sosial, dan sebagainya. Konsep Hegel ini melihat waktu sebagai sesuatu yang tidak terulangi, dan modernitas itu sendiri sama sekali baru dan ciri-cirinya tidak bisa diukur menurut kriteria zaman lain.

Tak lama lagi, semua manusia di Bumi akan terhubung. Dengan lima miliar manusia lagi yang siap merambah dunia maya, ledakan konektivitas digital akan menghasilkan peningkatan dalam produktivitas, kesehatan, pendidikan, kualitas hidup, dan berjuta kesempatan lain di dunia nyata. Dan semua manusia akan merasakannya, mulai dari pengguna paling elit (kaum borjuis), hingga jenjang masyarakat terbawah (kaum proletar) menurut Marx.

Namun, konektivitas punya arti tersendiri bagi setiap manusia, karena masalah yang perlu dibenahi itu sangat bervariasi. Yang tampaknya lompatan terkecil bagi sebagian manusia, seperti ponsel cerdas, mungkin akan luar biasa bagi kelompok manusia lainnya, ibarat pulang pergi ke kantor dengan mobil tanpa sopir bagi yang lainnya.

Kita semua akan mendapatkan kondisi bahwa konetivitas di dunia maya membuat kita lebih sederajat. Konektivitas memang tak menghapus kesenjangan penghasilan, tapi sebenarnya dapat meringankan beberapa beban yang sulit teratasi, seperti minimnya kesempatan belajar dan peluang-peluang ekonomi.

Proses berpikir kita akan terstimulasi dan daya kreatif pun melejit, bukan terhambat. Tentu saja, dunia akan penuh berisi Ponsel, hologram yang memungkinkan versi virtual anda berada ditempat lain, serta jumlah konten yang tiada habisnya, sehingga ada banyak cara untuk menunda dan bermalas-malasan. Namun intinya, ketika anda memilih untuk produktif, anda bisa melakukannya dengan kapasitas yang lebih besar dan bermanfaat.

Ada tiga gejala penting yang bisa kita anggap sebagai dampak pudarnya semangat Kebangsaan kita, yakni: masyarakat resiko, radikalisme Agama, dan politik uang. Ketiganya saling berkelindan dan menggurita sebagai implikasi praktis pudarnya bangsa hingga menjadi penyakit kronis ditubuh NKRI. Efek yang ditimbulkannya seringkali dirasakan. Ketidakberdayaan dan keterlantaran adalah bukti nyatanya.

Pertama mengenai masyarakat resiko. Lemahnya kontrol publik atas birokrasi dan pasar, demokratisasi yang seharusnya merehabilitasi solidaritas kebangsaan justru menjadi arena produksi dan distribusi resiko. Ketika pengalaman bersama sebagai bangsa yang gagal direproduksi ke segala lini, ketidakpercayaan masyarakat dalam ruang publik semakin besar, hingga setiap individu menjadi resiko terhadap sesamanya. Inilah yang digambarkan oleh Ulrich Beck, bahwa masyarakat resiko hadir karena kebanyakan resiko berasal dari industri. Giddens juga pernah menyinggung masyarakat resiko lewat pernyataannya mengenai modernitas, “modernitas adalah kultur resiko. Ini bukan berarti bahwa kehidupan sosial kini lebih berbahaya daripada dahulu ; bagi kebanyakan orang itu bukan masalah. Konsep resiko menjadi masalah mendasar baik dalam cara menempatkan aktor biasa maupun aktor yang berkemampuan spesialis-teknis dalam organisasi kehidupan sosial. Modernitas mengurangi resiko menyeluruh bidang dan gaya hidup tertentu, tetapi pada waktu bersamaan  memperkenalkan parameter resiko baru yang sebagian besar atau seluruhnya tidak dikenal di era sebelumnya.”

Dengan berkembangbiaknya risiko tersebut, politik kehilangan daya mobilisasinya untuk menggalang solidaritas sosial karena individu cenderung mengamankan diri masing-masing. Ditengah meningkatnya distrust kepada pemimpin yang korup dan predatoris, negara bahkan menjadi risiko bagi individu. Hampir setiap ruang birokrasi dipenuhi oleh calo dan broker sebab aparat birokrasi belum mampu memberikan pelayanan yang cepat dan pasti. Jika dilingkungan legislatif ada para calo anggaran, dalam keadaan darurat pun ada juga para calo bencana. Hal ini akan meningkatkan jumlah risiko dan pada akhirnya akan mengurangi rasa bangga sebagai suatu Bangsa.

Kedua mengenai radikalisme Agama. Terlibatnya para warga negara kita dalam teror, bom bunuh diri, pembantaian kelompok berkeyakinan lain, saling mengkafirkan dan pembakaran tempat ibadah menunjukkan bagaimana ekses dan destruksi telah dieksistensialisasikan secara religius untuk memenuhi kebutuhan akan heroisme dan pengorbanan. Globalisasi membuat individu menjadi asing di ruang publik, seperti para anggota kelompok radikalis berkedok Agama menjadi kawan sedangkan anak bangsa sendiri malah menjadi lawan.

Ketiga mengenai Politik uang. Ekspansi pasar kapitalis dalam globalisasi menjadikan uang sebagai kode sentral dalam interaksi sosial. Dengan kode baru ini loyalitas kebangsaan menjadi relatif. Uang mampu melembagakan setiap kepentingan tanpa memandang identitas dan karakter kebangsaan. Pasar menyerbu masuk ke pemerintahan, parlemen, dan pengadilan. Uang dijadikan media untuk memobilisasi suara di ketiga arena tersebut. Panggung demokrasi, seperti pemilu, dipenuhi figur-figur penjudi politis yang lalu mencari untung dari cashflow kampanye. Ketika uang menjadi kategori baru dalam praktik politik, kemiskinan tidak lagi diteriakkan sebagai masalah solidaritas. Miskin berarti tak ber-uang, tak ber-uang berarti tak politis, maka secara politis juga tak menarik, kecuali bisa dipakai untuk memobilisasi dana. Patologis Korupsi dan jejaring Politik uang otomatis akan terbentuk dan mengkristal, ketika rasa aman orang banyak diasalkan pada akumulasi modal dan tidak lagi pada semangat solidaritas kebangsaan.

Jarum jam tepat mengarah pukul 23.30 Wita (Waktu Indonesia Bagian Tamalanrea). Pada saat itu, gemuruh asap rokok mengepul ibarat kekuatan yang dirakit oleh sekelompok oposisi. Sesak, hampir tak ada celah untuk memandang dan bernafas. Hebatnya, dalam ruangan yang tergolong kecil ini jika dibandingkan dengan Warung Kopi pada umumnya, tak ada satu pun entitas manusia yang terlihat menderita karena kondisi dan momen seperti penjelasan sebelumnya. Hanya ada dua fenomena yang terjadi, yaitu manusia yang Pra Kasmaran dan Kasmaran (pilihan dalam kategori manusia bahagia).

Jika kita menjumpai beberapa Warung Kopi yang di huni oleh para aktivis, dan orang-orang yang membicarakan kebenaran tanpa melalui tingkatan defenisi, mereka terlihat bingung dengan Negaranya, Agamanya, pekerjaannya, dan bahkan pacarnya sendiri. Sebab, dari awal mereka berdiskusi dalam koridor defenisi yang berbeda, jadinya ya debat kusir. Sangat berbeda dengan atmosfer yang hidup di Kopipedia.

Kopipedia adalah sarana berkumpulnya manusia yang selalu berpikir dan bergerak atas nama kemanusiaan, bukan atas nama secangkir kopi dan nasi bungkus. Di setiap meja itu seringkali juga kami membicarakan perihal kesepian, keheningan, dan sesuatu yang bermakna sangat menyedihkan. Tetapi semua berjalan dengan sangat bahagia, tak ada satupun dari kami yang terjebak dalam trend pusaran itu karena kami hanya sebatas membicarakan duka setiap orang yang tak sempat mencium wanginya Kopi buatan kakanda eko (cowok paling tegar, tak pernah bersedih walaupun pinjaman menumpuk). Kesepian yang kerap menjadi bahan diskusi kita adalah sesuatu yang banyak terjadi pada manusia modern, buah dari ego yang terluka. Mengapa banyak menimpa manusia modern? khususnya Masyarakat kota dan Kaum Urban karena mereka menisbahkan bangunan atau konstruksi psikologis dari eksitensinya kepada variabel eksternal. Misalnya pada perhatian dan support orang lain diluar dari dirinya sendiri; seperti teman, pacar, atasan, senior, dan lain-lain.

Pokoknya manusia jenis ini berpegangan pada adigium “Kamu menganggapku, Maka aku ada”. Penyakit psikologis seperti ini menganggap keadaan kesepian lebih dominan mengandung konotasi negatif. Menganggap dirinya tidak ada, tidak eksis, dan merasa hidup dalam kehampaan dan kesia-siaan. Semacam lubang hitam (black hole) dalam ego individu yang kerjaannya mau menghisap secara mati-matian energi individu lain yang ada disekitarnya.

Kembali pada paragraf pertama, bahwa lingkungan Kopipedia hanya ada dua fenomena manusia, yaitu manusia Pra Kasmaran dan Kasmaran. Kedua jenis manusia ini wajib membicarakan kesepian orang lain. Wajar mereka manusia yang diselimuti oleh kata Kasmaran. Manusia Pra Kasmaran ialah mereka yang tiap malam ngopi, berpikir dan bergerak di ruangan itu, hanya di ruangan itu. Sedangkan manusia Kasmaran ialah mereka yang tiap malamnya betah duduk sendiri. Merenungi waktu, tak peduli dengan jeritan handphonenya. Bos Besar, Kakandaku, hanya itu yang terlihat sekilas ketika melirik ke layar sentuhnya. Tak ada tulisan lain, contohnya Pacarku, Andalanku. Mereka tak peduli, yang dibutuhkan hanya waktu sendiri. Mau dipecat pun tak peduli, toh yang punya  perusahaan itu dirinya sendiri. Bukannya beranjak, eh malah memesan secangkir Kopi lagi. Ah begitulah lingkungan Kopipedia, sebagai pecinta Kopi, Haram baginya untuk diganggu waktunya meminum Kopi.

Hujan menggambarkan betapa hukum alam yang senantiasa mengarahkan dan mengatur dinamika kehidupan, memiliki konsekuensi tertentu yang tak dapat dihindari. Hujan itu peringatan bagi manusia, bagi beberapa orang yang kelelahan. Lelah dalam keseriusannya melewati hidup yang sandiwara penuh kepura-puraan, logika layar kaya.

Hujan pula yang mengingatkan petani bahwa ada saat untuk meletakkan cangkul, ada saat untuk menunda rapat dan menutup toko. Hujan memaksa seorang pria pekerja keras, agar menikmati suasana palsu dirumah, bertemu dengan anak bungsunya yang dengan cara dipaksakan menunjukkan kehebatan membaca dan berhitung. Hujan memperlihatkan senyum indah sang putri sulung yang kini beranjak dewasa, yang tanpa orang tuanya tahu, sedang mengandung tiga bulan dari pacarnya yang kelihatan bijak dan sementara merajut retorikanya di semester delapan kampus tua. Hujan pula yang memberikan energi bagi sang suami yang bekerja keras membanting tulang, memeras darah dan berpeluh nanah untuk menikmati wajah cantik sang istri yang sepanjang siang tak kalah kerasnya berpeluh melenguh dengan brondong di salah satu hotel sekitaran mall dan rumah tetangga sebelahnya, lalu pergi arisan dan menghamburkan uang hasil perjuangan menyambung nyawa sang pria.

Hujan kian landai. Pagi menyublim ke dalam pusaran waktu. Ada begitu banyak percakapan di sekelilingmu, celotehan orang-orang; para pekerja, para pengusaha, para penguasa, para manusia biasa. Dari bibir mereka tersulur keluh kesah, bertumbuh dan berbaur dengan udara kota yang sebentar lagi melaksanakan pilkada, hebatnya tak ada yang berani melawan sang petahana. Demokrasi sedang (tidak) baik-baik saja.

Telingamu mendengar, matamu melihat adegan-adegan itu, kepalamu berputar-putar. Percakapan itu menyuar seolah-olah berasal dari dunia yang begitu luar. Dunia yang tidak engkau kenali tapi kau temui sehari-hari. Senyummu tersungging, merasa sayang sekaligus kasihan kepada orang-orang yang meletakkan uang sebagai Tuhan. Engkau sendiri tak pernah ambil pusing tatkala uangmu pernah dirampas oleh barang-barang mewah. Engkau sendiri tak pernah memikirkan tatkala diusir dari tempat kost gara-gara tak sanggup membayar sewa bulanan. Bagimu hidup bukanlah tujuan, melainkan perjalanan. Dalam usiamu yang baru dua puluh tahun, kau sudah kenyang dikelantang segala macam asam garam.

Badanmu tegak tetapi engkau meringis, dalam hidupmu yang statis, waktu adalah sesuatu yang magis. Waktumu sendiri tidak pernah ditandai oleh detik dan detak jarum jam. Waktumu ditandai oleh lima kali panggilan dalam sehari semalam melalui intervensi. Beberapa mungkin ditandai oleh kenangan-kenangan sebagai penanda halaman kehidupan. Ibumu berangkat jadi buruh pemerintah di desa terpencil timur indonesia dengan harapan sebesar matahari, tapi pulang dengan puluhan penyakit dan ratusan derita. Itu empat tahun yang lalu, ingatanku masih mengeja sambil merangkak.

Kekuasaan diperoleh dari kegiatan berpolitik dengan menggunakan kendaraan partai politik melalui proses pemilihan umum, baik untuk tingkat nasional maupun daerah. Para penguasa yang memperoleh kekuasaan ini kemudian mengatur jalannya roda pemerintahan. Ada yang berkiprah di lembaga eksekutif, legislatif, dan ada pula yang berkiprah di lembaga yudikatif. Bayangkan jika kegiatan untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan, semuanya bisa diatur dengan uang, maka dapat dipastikan korupsi akan tumbuh dengan subur dan akan sulit untuk diberantas. Untuk memberantas korupsi sampai keakarnya, tidak ada jalan lain harus juga dimulai dari partai politik. Sudah saatnya partai politik melaksanakan governance partai yang baik, sehingga proses politik dari hulu sampai ke hilir bernuansa pada kepentingan mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan partai dan kelompok-kelompoknya.

Penerapan good governance sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan pencegahan terhadap korupsi dan suap. Keinginan mewujudkan good governance telah sering dinyatakan baik oleh para pejabat penyelenggara negara di pusat dan di daerah, juga dunia usaha. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan good governance, serta strategi apa yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkannya?

Pertanyaan diatas kendati mudah disampaikan tentu tidak mudah untuk menjawabnya, karena sejauh ini konsep good governance memiliki arti yang luas. Secara ringkas bisa diartikan sebagai rambu untuk menjalankan amanah secara jujur dan adil. Banyak orang menjelaskan good governance bergantung pada konteksnya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, good governance sering diartikan sebagai penyelenggaraan negara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam proses demokratisasi, good governance sering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan penyelenggara negara yang memberikan ruang partisipasi bagi pihak diluar penyelenggara itu sendiri, sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antar negara dalam arti luas (termasuk peran partai politik), masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi antar ketiga unsur tersebut, bukan hanya memungkinkan terciptanya check and balance, tetapi juga menghasilkan sinergi antar ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa karakteristik yang melekat dalam praktek good governance. Pertama, praktek good governance harus memberi ruang kepada pihak diluar penyelenggara negara untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. Kedua, dalam praktek good governance terkandung nilai-nilai yang membuat penyelenggara negara maupun swasta dapat lebih efektif bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, praktek good governance adalah praktek berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi kepada kepentingan publik. Karena itu praktek penyelenggaraan negara dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Walaupun tak memiliki kebenaran yang absolut sebab terdapat beberapa kekurangan, akan tetapi Demokrasi memiliki nilai lebih dan beberapa keunggulan. Hal ini dibuktikan bahwa sejak kemunculannya Demokrasi tetap eksis bahkan terus dicita-citakan oleh berbagai bangsa. Demokrasi telah terbukti mengantarkan pada terbentuknya suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menghasilkan kebijakan baik, masyarakat adil, berpihak kepada kepentingan mayoritas, menghargai kebebasan dan hak-hak individu. Nurcholis Majid  menyatakan bahwa Demokrasi dapat membawa warga bangsa menuju terbentuknya civil society (masyarakat madani) yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan, persamaan, toleransi, menghormati hak-hak individu dan musyawarah untuk kemaslahatan bersama.

Demokrasi dengan prosedur kelembagaan nya menjadi sistem yang baik sebab menjamin keselamatan bagi masyarakat dari tirani kejahatan dengan membatasi kekuasaan dan mencegah kesewenang-wenangan sehingga melahirkan pemerintahan yang bertanggung jawab. Sementara itu Robert Al Dahl dalam bukunya yang berjudul Demokrasi Dan Para Pengkritiknya yang diterjemahkan oleh Yayasan Obor Indonesia menyatakan bahwa bangsa yang Demokratis mempunyai konflik yang rendah sebab senantiasa mengedepankan persuasif dan musyawarah.

Demokrasi juga telah memungkinkan rakyat untuk berkuasa atas dirinya sendiri, dalam konteks modern melalui perwakilan, tanpa melalui pemaksaan dan tindakan otoriter. Di alam Demokrasi setiap individu diberi kebebasan untuk mengoptimalkan potensi dan bebas mengkspresikan keinginannya sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Disinilah letak hakekat Demokrasi secara umum. Namun demikian substansi etis pada akhirnya hanya dalam batas-batas rasional kedaulatan  rakyat, yaitu rakyat mayoritas yang memiliki hak untuk menentukan kebenaran (majority rule) dalam setiap mekanisme  pengambilan keputusan. Apa yang dikehendaki itulah yang meski berlaku menjadi kebenaran yang akan diimplementasikan dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh warga, termasuk kalangan minoritas rakyat.

Secara prefentif Demokrasi mengantisipasi adanya kepemimpinan yang mutlak dan otoriter, sebab Demokrasi telah membatasi kekuasaan dan wewenang seorang pimpinan dengan adanya keharusan untuk mempertanggung jawabkan kekuasaannya kepada sistem yang ada. Demikian halnya dengan adanya distribusi kewenangan seorang pemimpin kepada orang lain, kebebasan untuk menyampaikan kritik dan tuntutan adanya transparansi menghindarkan adanya pimpinan yang otoriter dan sewenang wenang.

Berbagai kelebihan dan nilai positif yang dimiliki Demokrasi menjadikannya sistem yang ada pada awalnya melekat pada dunia politik kenegaraan kemudian diadopsi pada banyak sektor kehidupan manusia baik dalam sektor hukum, ekonomi, budaya termasuk dunia pendidikan sehingga dikenal dengan istilah democratic of education (pendidikan demokratis). Demokrasi bukan saja merupakan sistem kekuasaan mayoritas dengan partisipasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetrapi lebih dari itu Demokrasi merupakan tatanan kehidupan yang membentuk suatu pranata sosial dan didalamnya terdapat nilai-nilai universal meliputi nilai kebebasan, nilai kesamaan, nilai keadilan dan nilai toleransi.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakekat Demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik, pemerintahan dari rakyat (goverment from the people) dan pemerintahan oleh rakyat (goverment by the people) dan pemerintahan untuk rakyat (goverment for the people). Tiga faktor ini merupakan tolok ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis. Sistem ini menuntut partisipasi langsung warga bangsa untuk menentukan roda pemerintahan. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan, selain memiliki kewajiban juga memiliki hak-hak.

Semakin berkembangnya masyarakat dan organisasi negara, korupsi juga mengalami evolusi dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan lainnya. Hampir disemua negara ditemukan adanya korupsi, walaupun dengan intensitas yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ada yang mengatakan bahwa suatu pemerintahan akan tumbang bila perbuatan korupsi tidak diberantas. Praktik korupsi tidak saja terdapat di negara demokratis, biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang.

Oleh karena itu, korupsi tidak hanya ada di negara-negara maju, tetapi juga ada di negara-negara berkembang dan negara miskin. Di negara-negara berkembang dan miskin korupsi menghalangi pertumbuhan ekonomi, dan menggorogoti keabsahan politik yang selanjutnya memperburuk kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia sekarang korupsi telah menjadi gurita dalam sistem pemerintahan dan merupakan gambaran dari betapa bobroknya tata pemerintahan di negara ini. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik. Dan akibat dari korupsi penderitaan selalu dialami oleh masyarakat terutama masyarakat kecil yang berada di bawah garis kemiskinan. Sekarang saja dibeberapa daerah dari berita-berita di media cetak maupun elektronik, kita bisa membaca dan melihat bahwa banjir, longsor, infrastruktur hancur, transportasi terganggu, distribusi barang-barang terhambat, kesehatan masyarakat terpuruk dan semuanya ini merupakan efek dari adanya korupsi, yang mau tidak mau secara struktural dampaknya dirasakan oleh masyarakt kecil yang tidak berdosa.

Selanjutnya terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke otonomi daerah justru menimbulkan persoalan baru, dimana korupsi berpindah dari pusat ke daerah. Dengan berbagai macam modus, korupsi yang dikemas sedemikian rupa dan terkadang atas nama kebijakan pembangunan telah melahirkan persoalan baru dibeberapa daerah. Begitu banyak terjadi korupsi di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota hingga Desa yang tersebar di Indonesia. Mengapa demikian ? Sebab Korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang dalam posisi otoritas publik yang disebabkan oleh motif pertimbangan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan, dan status. Tujuan kekuasaan dan status sulit untuk dimodelkan, tetapi secara relatif lebih mudah memodelkan pengaruh prilaku elit-elit (pejabat) dalam pencarian kekayaan pribadi menurut pandangan pejabat sehingga menimbulkan gap dalam kehidupan sosial masyarakat. Inilah poin awal yang bisa dianalisis bahwa korupsi merupakan “kekerasan”. Sebuah Tindakan, Karena semua tindakan dilakukan dengan tujuan, maka korupsi bukan pengecualian. Tindak korupsi adalah tindakan rasional, disengaja dan bertujuan. Praktiknya berbentuk pertukaran (exchange). Didalam segala manifestasinya, praktik korupsi tidak mungkin terjadi secara autistik melainkan hanya dalam interaksi dengan pihak lain. Setiap praktik korupsi melibatkan hubungan transaksional yang melahirkan dampak gejala kekerasan (violence), kebiadaban (barbarity), kekejaman (cruelty), dan segala bentuk tindakan yang melampaui batas kemanusiaan (inhumanity) yang muncul dalam kehidupan umat manusia.

Korupsi ; Ladang Pelanggaran HAM

Membicarakan Korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bisa diibaratkan sesuatu yang senafas tapi tak senyawa karena keduanya itu adalah pelanggaran terhadap pemenuhan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kelompok hak-hak ini berbeda dengan Hak-hak Sipil dan Politik. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seperti: fasilitas penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan yang memungkinkan bagi setiap individu anggota masyarakat di suatu wilayah baik tingkat pusat maupun daerah untuk hidup minimal dengan layak. Tanggung jawab pemenuhan atas hak-hak ini tentunya diikuti dengan mekanisme akuntabilitas negara terhadap pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak-hak yang terkandung dalam hak ekonomi, social dan budaya.

Pemenuhan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, semestinya dilakukan dengan rasa tanggung jawab oleh negara. Namun, jika uang yang semestinya digunakan untuk membuat rakyat lebih baik dan sejahtera sudah dikorupsi menyebabkan terjadi banyak penderitaan dikalangan masyarakkat kecil. Sehingga dapat kita lihat dampaknya adalah begitu banyak kejahatan yang terjadi, seperti perampokan, pemerkosaan, penculikan, penodongan, bahkan pembunuhan, semuanya ini dapat dikatakan sebagai asal dari kebutuhan akan hidup. Selain itu terjadi juga kemiskinan, kekurangan gizi, anak-anak putus sekolah, lapangan kerja semakin kurang, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan uang yang disediakan oleh APBN dan APBD telah dihisap oleh para pelaksana/penguasa yang bekerja sama dengan para pengusaha.

Praktek-praktek korupsi yang substansial pada sektor publik, karena berdampak sistemik. Jika dirunut, masih banyak masalah korupsi di negara ini yang dalam proses hukumnya berhenti di tengah jalan dan menjadikan permasalahan tersebut sebagai penghambat pembangunan. Berikut salah satu kasus korupsi besar yang menunggu untuk diselesaikan, tapi entah sampai kapan kita semua menunggu? Salah satu contoh kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Bank Century.

Optimisme Terhadap Penyelenggara Negara

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN pada hakikatnya tidak bisa hanya dilakukan oleh aparatur negara atau instansi pemerintah. Sebab pada hakikatnya stakeholder kepemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN itu ada 3 (tiga), yaitu : negara, sektor swasta dan masyarakat. Negara atau pemerintah, konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat; sektor swasta, pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal; dan masyarakat, dalam konteks kenegaraan, kelompok masyarakat pada dasarnya berada ditengah-tengah atau diantara pemerintah dan perseorangan, yangmencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.

Dengan demikian, maka sikap dan mental masyarakat terhadap praktik KKN dalam penyelenggaraan negara juga sangat menentukan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. Selama ini tata nilai masyarakat hanya menghargai seseorang dari aspek materi semata, sehingga sikap masyarakat banyak mentolerir perilaku koruptif. Apalagi bila hasil korupsi tersebut sebagian disumbangkan ke masyarakat untuk kegiatan sosial maupun keagamaan.

Seolah-olah hal ini telah menghapuskan dosa-dosa para pelaku korupsi. Oleh karena itulah, maka perlu meluruskan tata nilai masyarakat seperti ini karena cenderung mendorong terjadinya praktik korupsi. Upaya meluruskan tata nilai di masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pendidikan anti korupsi yang sudah dimulai sejak dini di bangku sekolah, pembentukan komunitas masyarakat anti korupsi, keteladanan, dan kampanye anti korupsi yang dilakukan dalam berbagai media terutama media massa. Dengan gerakan kampanye anti korupsi yang massif serta penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat betapa berbahayanya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu bagi pelaku harus menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh dari korupsi tidak sebanding dengan penderitaan yang akan diterimanya (menyesal sampai tujuh keturunan). Dengan tumbuhnya kesadaran seperti itu, diharapkan mampu membentuk sikap dan mental masyarakat yang anti korupsi. Kondisi demikian idealnya diperkuat dengan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan nasionalisme Indonesia.

Idul fitri dimaknai sebagai kembali ke fitrah, atau kembali pada manusia semula yakni ibarat bayi yang baru lahir. Setelah satu bulan digembleng oleh bulan yang luar biasa, maka umat Islam telah dilebur dosanya sehingga tak ada cela. Inilah yang diumpamakan bayi yang baru lahir yang masih suci. Ketika umat islam meraih kesucian dan mendapat ampunan dosa dari sang Maha Kuasa; Pemilik dari segala kepemilikan, maka mereka pun bersilaturahmi dan saling memaafkan dengan sesama manusia.

Idul fitri menjadi momentum untuk saling meminta maaf dan memaafkan (islah), khususnya kepada orang-orang yang kepadanya kita pernah berbuat salah. Walapun sebenarnya permintaan maaf ini tidak harus dilakukan pada hari raya, tapi bisa kapan saja. Namun terkadang orang menunggu waktu yang tepat seperti hari idul fitri. Ajang silaturahmi dan bermaafan ini tak hanya dilakukan kalangan muslim namun semua umat beragama di bumi ini. Sebuah pemandangan yang tak pernah dijumpai pada hari apapun. Maka tak heran jika idul fitri disebut sebagai hari rekonsiliasi atau silaturahmi akbar. Yang jauh jadi dekat, yang musuh jadi kawan dan yang kawan seperti saudara. Semua agama, golongan dan suku menyatu dalam kebersamaan, tak ada perbedaaan. Satu warna bendera yakni sang saka Merah Putih dan satu landasan dasar negara yakni Pancasila.

Untuk itu momentum idul fitri sebaiknya digunakan sebagai momentum rekonsiliasi nasional. Bagi mereka yang kerap menggunakan konflik dan kekerasan atas nama agama, Idul Fitri menjadi momen ideal untuk mengakui kekhilafan serta memohon maaf kepada yang terluka. Permohonan maaf itu diikuti dengan mempertanggungjawabkan tindakan yang tidak terpuji tersebut di hadapan hukum. Untuk mereka yang kerap memainkan nasib anak bangsa ini di tangan mereka melalui rupa-rupa bentuk penguasaan aset dan akses ekonomi secara tidak sah dan membabi buta, Idul Fitri menjadi saat yang tepat untuk bertobat. Bentuknya, dengan menghentikan beragam praktik penghisapan atas kebutuhan rakyat itu untuk selama-lamanya.

Idul Fitri mengajarkan bahwa pemberian maaf dan rekonsiliasi adalah di antara dua sifat manusia yang paling mulia, dengan tetap menjunjung tinggi penyingkapan kebenaran itu sendiri. Dengan begitu, Idul Fitri dengan sendirinya membuka ruang untuk berdamai, bersatu padu, bergotong royong mengatasi persoalan secara bersama-sama.

Tidak bisa dipungkiri, bagi sebagian besar masyarakat, tahun 2016 kali ini dilalui dengan sejumlah masalah-masalah sosial. Pada titik itulah, kebersamaan sesama anak bangsa merupakan keniscayaan. Karena itu, sikap mementingkan diri sendiri dan kelompok dari sebagian elite kita bukan saja tidak pantas, melainkan telah melukai semangat kebangsaan. Maka dari itu, Idul Fitri mestinya mampu menggugah nurani para setiap manusia untuk mengedepankan aksi yang solutif untuk bangsa ini, menjunjung tinggi integritas moral, dan yang terpenting, menyejahterakan rakyatnya, bukan dirinya, keluarganya, juga kelompoknya. Mohon maaf lahir batin, ayo merawat indonesia. Selamat hari raya Idul Fitri 1437 Hijriah.

Dalam perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas. Menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan (agama dan budaya). Hal yang tidak kalah penting bahwa korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tatanan pergaulan internasional.

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama (common enemy) yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh.

Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggungjawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa yang bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa Himpunan Mahasiswa Islam mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, Mempertahankan kemerdekaan 1947, runtuhnya Orde Lama 1996, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa yang bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat dan idealisme yang mereka miliki.

Identitas mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu: intelektualitas, spiritualitas, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, semangat spiritual yang kokoh, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa kader Himpunan Mahasiswa Islam selalu mengambil peran penting dalam peristiwa besar perjalanan bangsa ini sebagai agen perubahan (agent of change).

Menyoal tentang Saut Situmorang, hari ini seluruh elemen dari Himpunan Mahasiswa Islam melakukan aksi demonstrasi yang dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia. Selain daripada itu, gerakan litigasi di kepolisian masing-masing daerah juga digalakkan sebagai bentuk pelaporan atas dugaan pelanggaran tindak pidana fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian (Hate Speech) terhadap organisasi. Beliau merupakan pimpinan disalah satu lembaga negara dibidang penegakan hukum. Jika dilihat dari argumentasi yang diucapkan dalam talk show disalah satu media nasional, sangatlah tidak etis seorang pejabat melontarkan statment yang seronok di hadapan publik, sebab mereka adalah publik figur yang diharapkan bisa menjadi teladan (sadar hukum) untuk masyarakat indonesia demi membasmi antek-antek koruptor. Bahkan dengan tindakan tersebut berpotensi menuai kebencian masyarakat terhadap organisasi mahasiswa islam terbesar di indonesia ini.

Baiknya setiap aktor pejabat (penegak) hukum apabila berstatment dipublik seharusnya lebih ilmiah dan berhati-hati, agar tidak menuai pro-kontra. Penegak hukum adalah representatif masyarakat yang sadar hukum, setiap gerak geriknya harus disiplin akan nilai-nilai hukum. Jangan sebaliknya, bersuara seolah-olah gak sadar, seolah baru bangun dari tidur panjangnya.