Menurut saya seperti ini, dalam Sistem Demokrasi pemerintah memang harus toleran, tetapi hal itu tidak berarti juga toleran terhadap praktik-praktik intoleran. Begini, toleransi terhadap intoleransi pada akhirnya akan menghapus toleransi itu sendiri dan menghancurkan hak dan kebebasan warga Negara.

Jadi, toleransi Negara Hukum Demokratis tidak tak terbatas. Batas toleransi adalah intoleransi. Dan pnyebab meningkatnya gerakan intoleransi bukanlah Demokrasi, melainkan lemahnya para penegak Hukum, suatu pemerintahan yang toleran terhadap intoleransi. Pemerintahan seperti itu tidak hanya merawat intoleransi dalam ranah sosial-kultural. Keroposnya sikap negarawan para pemimpinnya juga merupakan suatu pengantar ke dalam gagalnya Negara Hukum Demokratis.

Hiduplah di Desa jika ingin melihat praktik toleransi yang paling nyata, jangan meneropong Desa lewat gedung yang berdiri di tengah kota sebab sudut pandang yang dihasilkan jelas berbeda dari apa yang dibutuhkan masyarakat Desa. Kira-kira begitu akhi..